Oleh : Akademi Developer Properti
Perumahan Subsidi untuk Masyarakat yang menyasar MBR, MBR adalah singkatan dari masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat bantuan pemerintah. Peraturan tentang bantuan rumah MBR ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 64 Tahun 2016.
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan target 230.000 Unit Rumah subsidi dengan total anggaran Rp 30.38 Triliun
Yang akan disalurkan melalui program FLPP, SBUM, dan TAPERA termasuk pembiayaan SSB yang telah pada tahun sebelumnya papar Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR, Fitra Nur.
Tahun 2023 ada sekitar 230.000 rumah yang disiapkan dengan fasilitas program Subsidi, dengan anggaran dana sebagai berikut : Dana FLPP : Rp 25,18 Triliun untuk KPR FLPP sebabnya 220 unit rumah. Dana TAPERA : Rp 0,85 Triliun untuk KPR TAPERA sebanyak 10.000 unit rumah. Dana SSB : Rp 3,64 Triliun untuk sebanyak 754.004 unit rumah. Dana SBUM : Rp 0.89 Triliun untuk sebanyak 220.000 unit rumah.
Namun angka backlog atau kesenjangan antara jumlah kebutuhan 2020 ke 2022 Masih belum menunjukan perkembangan dengan dana yang diguyurkan pemerintah semakin meningkat, jumlah backlog Makin bergerac dikisaran 12,7 juta, dikarenakan disetiap tahun terjadinya penambahan keluarga hingga 700.000, target harus mengacu pada nol backlog. Kementerian PUPR pun tidak bisa sendiri dan harus dilakukan oleh semua Stakeholder perumahan, anggaran ditahun ini adalah anggaran tertinggi dalam sejarah program yang Siberian oleh pemerintah. Tahun 2023 pemerintah akan mengembangkan pembiayaan perumahan yang menyasar MBR informal melalui skema reat to own yang dikombinasi dengan contractural saving housing. Program untuk masyarakat perkotaan ke hunian vertikal dengan skema staircasing sharet ownership, dan generasi milenial melalui skema KPR dengan jangka waktu lebih panjang yang disesuaikan dengan Housing Career.
